SATUMEDIA.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan program kerja pada 2027.
Dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2027, jajaran Kementerian ATR/BPN diminta tidak menjadikan tingkat penyerapan anggaran sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan mengatakan, setiap anggaran yang dialokasikan harus menghasilkan program dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Ukuran keberhasilan anggaran bukan hanya seberapa besar yang terserap. Kita juga harus melihat mutu hasil pekerjaan, kepatuhan dalam pelaksanaannya, dan dampak yang diberikan kepada masyarakat,” ujar Dalu saat membuka kegiatan Penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2027 secara daring, Senin (28/9/2026).
Ia meminta seluruh unit kerja menyiapkan program secara matang sejak tahap perencanaan. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan diharapkan tidak terkendala ketika memasuki awal tahun anggaran.
Penyusunan anggaran Kementerian ATR/BPN untuk 2027 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 yang mengangkat tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri”.
Dalu menekankan agar program di bidang pertanahan dan tata ruang tidak disusun secara parsial. Setiap kegiatan harus memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan nasional.
Termasuk di dalamnya kegiatan pengukuran dan pemetaan tanah hingga penerbitan sertifikat.
“Para perencana perlu memahami arah pembangunan secara menyeluruh. Kegiatan pertanahan yang kita lakukan harus bisa dikaitkan dengan upaya meningkatkan produktivitas, mendorong investasi, dan mendukung pengembangan industri,” katanya.
Menurut Dalu, kontribusi Kementerian ATR/BPN terhadap agenda tersebut dapat dilakukan melalui berbagai program. Di antaranya dukungan pembiayaan perumahan, penanganan permukiman kumuh, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, pengembangan layanan digital terintegrasi, kemudahan perizinan, dukungan terhadap kawasan strategis, hingga pemberian kepastian ruang.
Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN Andi Tenri Abeng menilai koordinasi menjadi bagian penting dalam memastikan program dan anggaran berjalan sesuai target.
Koordinasi diperlukan, baik di lingkungan internal Kementerian ATR/BPN maupun dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Sejumlah mitra yang selama ini terlibat antara lain Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Kantor Staf Presiden (KSP), dan Kementerian PPN/Bappenas.
Andi juga meminta unit kerja melanjutkan berbagai bentuk kerja sama yang telah dibangun, termasuk kolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah daerah.
“Kerja sama dengan KPK saat ini baru berjalan di enam provinsi. Ke depan, cakupannya akan diperluas. Daerah yang belum menjalankannya bisa mempelajari dan menerapkan pengalaman dari provinsi yang sudah lebih dulu melaksanakan kerja sama tersebut,” tutur Andi.
Selain koordinasi, Andi mengingatkan pentingnya pembaruan laporan kinerja secara berkala.
Setiap unit kerja diminta disiplin menyampaikan laporan dan memperbarui data dalam Sistem Kendali Mutu Pelaksanaan Anggaran (SKMPP).
Menurut dia, data yang selalu diperbarui akan membantu pimpinan memantau perkembangan pelaksanaan program dan anggaran secara lebih cepat.
“Jangan berhenti memperbarui laporan. Data yang terkini akan memudahkan kita melihat perkembangan kinerja setiap unit kerja dan melakukan pemantauan secara lebih efektif,” ujarnya.
Kegiatan penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran 2027 tersebut digelar secara daring dan diikuti sejumlah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajaran.
Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN Bahrun Munawir turut hadir dalam kegiatan tersebut.*
