SATUMEDIA.ID – Kejutan mewarnai proses penjaringan bakal calon Bupati Bandung Barat yang dilakukan sejumlah partai politik. Dikatakan mengejutkan, karena dari nama-nama yang mendaftar namun yang mendapat surat penugasan ataupun rekomendasi dari partai justru yang tidak mendaftar di tingkat daerah.
Ketua Pusat Kajian Politik, Ekonomi dan Pembangunan (Puskapol Ekbang) Holid Nurjamil menyindir kebijakan dari sejumlah partai politik yang dinilai tidak mementingkan kepentingan politik daerah.
“Beberapa partai politik sudah mengeluarkan rekomendasi untuk bakal calon Bupati Bandung Barat, ternyata yang muncul bukan nama-nama yang mendaftar sebelumnya. Tapi nama-nama yang seolah-olah turun dari langit begitu saja, dengan memakai istilah penugasan,” kata Holid Nurjamil, Sabtu (3/8/2024).
Nama-nama tersebut banyak dipertanyakan oleh sebagian besar masyarakat, terkait track record nya. “Karena kalo tidak bisa dibaca, ibarat kita beli kucing dalam karung. Apalagi dengan kejadian 3 kali bupati dan Pj. Bupati bermasalah dengan hukum,” ujarnya.
Menyikapi hal tersebut, dirinya merasa prihatin terkait kondisi yang terjadi menjelang pendaftaran bakal calon kepala daerah pada 27-29 Agustus 2024 yang akan datang.
“Mau dibawa kemana arah kabupaten Bandung Barat ke depan ? Pertanyaan kita buat para pimpinan partai politik,” sindir Holid.
Menurutnya, proses penjaringan calon kepala daerah yang terjadi di Bandung Barat menunjukkan tidak linearnya antara kepentingan politik lokal di daerah, dengan ego politik pimpinan partai di nasional.
“Kita sebagai warga Bandung Barat, mengikuti dan memperhatikan isu-is di media sosial, wacana di forum diskusi, maupun pemberitaan di media cetak/elektronik terkait bakal calon kepala daerah yang akan direkomendasikan oleh partai politik,” tuturnya.
Tadinya, lanjut Holid, ketika partai politik di tingkat KBB membuka pendaftaran untuk bakal calon kepala daerah memunculkan harapan. Karena banyak tokoh yang memiliki jiwa leadership, kapabilitas dan integritas, rekam jejak yang baik, mendaftar ke berbagai partai politik.
“Kita berpikir, berasumsi bahwa tokoh-tokoh yang mendaftar dan mengikuti proses tersebutlah yang akan muncul mendapatkan rekomendasi dari partai politik untuk nanti mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati,” ujarnya.
“Itu memberikan angin segar kepada kita semua, karena partai politik memberikan ruang kepada para tokoh di luar kader partai untuk mengikuti pendaftaran. Itu terjadi di akhir bulan April dan Mei 2024, beberapa partai politik yang memiliki kursi di DPRD, membuka penjaringan /pendaftaran bakal calon kepala
dan wakil Kepala daerah,” sambungnya.
Ia mencontohkan, untuk proses pendaftaran balon kepala desa saja ada penilaian dahulu oleh tim seleksi (Timsel). Dengan bobot penilaian pendidikan, usia, pengalaman dalam bidang organisasi/lembaga.
“Apalagi ini untuk calon kepala daerah, harusnya bobot penilaian pun harus lebih tinggi oleh pimpinan partai politik,” tandasnya.
Holid mengungkapkan, dari setiap obrolan dan diskusi dengan berbagai tokoh, dapat disimpulkan bahwa masyarakat membutuhkan pemimpin yang merakyat, tegas, cerdas dan religius.
Selanjutnya, pemimpin yang memahami permasalahan yang ada di masyarakat terkait mahalnya kebutuhan pokok, fasilitas kesehatan yang tidak memadai, fasilitas pendidikan PAUD, SD, SMP yang perlu perbaikan, infrastruktur yang kurang memadai, tingkat kemiskinan yang tinggi, tingkat pengangguran terbuka yang tinggi, pendapatan masyarakat yang rendah, kurangnya interkoneksi antar wilayah dan adanya ketimpangan antar wilayah yang cukup tinggi.
“Dengan memahami berbagai persoalan tersebut, diyakini calon pemimpin tersebut, akan memberikan solusi, sehingga membuat visi, misi dan strategi pembangunan yang jelas dan terukur,” ujarnya.
Tetapi pada perkembangannya harapan-harapan tersebut sepertinya hanya isapan jempol belaka.*
