SATUMEDIA.ID – Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) akan mengundang Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat Ade Zakir untuk meminta penjelasan terkait seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau open bidding.
“Komisi I menjadwalkan mengundang Pj Bupati pada Selasa (17/12/2024), namun beliau sudah ada agenda lain. Kita jadwal ulang antara tanggal 27 atau 30 Desember ini,” kata Ketua Komisi I DPRD KBB, Sandi Supyandi di Padalarang, Rabu (18/12/2024).
Ia mengungkapkan, bukan hanya Pj Bupati Bandung Ade Zakir, tapi juga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KBB.
“Kami mengundang pak Pj Bupati dan BKPSDM ingin meminta penjelasan terkait pelaksanaan open bidding JPTP. Kenapa mesti kami tanyakan? Karena jujur saja, kami sama sekali tidak mengetahui, malah gelap sama sekali proses open bidding yang sekarang tengah berjalan,” tutur Sandi.
Banyak hal, lanjut Sandi, yang membuat Komisi I ingin mengetahui proses open bidding. Mulai dari pertanyaan mengapa pengisian jabatan tidak menggunakan sistem merit atau meritroksi, tapi justru dengan open bidding,” tanyanya.
Selain itu, Komisi I juga akan mempertanyakan atau meminta surat izin Mendagri untuk pengisian jabatan bagi eselon 2 tersebut.
“Informasinya sudah ada izin dari Kemendagri, tapi kan kami belum melihat bentuk fisiknya. Terlepas dari itu, kami menyadari bahwa open bidding memang kewenangan penuh eksekutif tapi seyogyanya dewan juga mengetahui. Jangan sampai nanti muncul masalah, barulah kami tahu. Sementara prosesnya, kami sama sekali tidak diberitahu,” tandasnya.
Ia tidak memungkiri, jika Pemkab Bandung Barat dan panitia seleksi terkesan tertutup dan tidak memberikan informasi yang jelas kepada DPRD khususnya Komisi I yang membidangi pemerintahan umum dan kepegawaian.
Anggota DPRD KBB dari Fraksi PKB ini melihat, sebenarnya lima dinas yang tidak memiliki pucuk pimpinan definitif mampu menjalankan tupoksinya dengan baik.
“Sekarang kan, kelima dinas itu dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt). Alhamdulilah kami lihat roda organisasinya berjalan baik. Justru muncul tanggapan bahwa pelaksanaan open bidding di akhir tahun ini terkesan tergesa-gesa. Padahal enggak terlalu urgen untuk dijabat kepala dinas definitif,” pungkasnya.*
