SATUMEDIA.ID – DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendatangi lokasi banjir di Kampung Cibeber Hilir RW 02 dan 03, Desa Giriasih, Kecamatan Batujajar pada Minggu (13/4/2025).
Peninjauan lokasi banjir melibatkan seluruh pimpinan komisi di DPRD KBB, yaitu Ketua Ketua Komisi I DPRD KBB, Sandi Supyandi, Wakil Ketua Komisi II, Syifa Purnama Dewi, Ketua Komisi III Pither Tjuandys, dan Ketua Komisi IV Nur Djulaeha.
“Kami merespon keluhan warga di RW 02 dan 03, Kampung Cibeber Hilir, Desa Giriasih yang terdampak banjir. Kejadiannya sempat viral di media sosial. Tentunya, kami selaku wakil rakyat perlu merespon cepat apa yang terjadi di masyarakat,” kata
Ketua Komisi III DPRD KBB, Pither Tjuandys di lokasi banjir, Minggu (14/4/ 2025).
Dari hasil peninjauan dan informasi yang dikumpulkan, lanjut Pither, warga mempersoalkan keberadaan pemakaman DT Memorial Park dan The Awani Residence 3. Diduga, menjadi salah satu pemicu banjir di Kampung Cibeber Hilir. Lumpur yang terbawa banjir diduga berasal pematangan lahan proyek tersebut.
“Dalam waktu dekat, gabungan Komisi DPRD KBB bakal melakukan pengecekan perizinan kepada pihak DT Memorial Park dan The Awani Residence 3. Menurut penuturan Kades Giriasih ada salah satu kawasan lahan yang sudah digunduli yang mengakibatkan hilangnya wilayah resapan air,” tuturnya.
Selain itu, Pither menyebut, banjir yang menggenangi Kampung Cibeber Hilir dipicu adanya saluran air yang tersumbat sampah dan material lumpur dari daerah hulu.
Sampah yang masuk ke saluran air tidak hanya sampah rumah tangga, bahkan sampai potongan bambu, kasur, dan kursi. Banyaknya sampah menjadi penyumbang aliran air hingga akhirnya meluap.
“Kami sudah mengintruksikan UPT Irigasi Wilayah 2 untuk melakukan pemeriksaan saluran air bersama Pemerintah Desa Giriasih untuk memastikan kendala yang terjadi. Apabila terjadi penyempitan saluran air oleh pabrik, nanti tindaklanjutnya oleh Komisi II,” sebutnya.
Menurutnya, banjir yang menimpa Kampung Cibeber Hilir bukan semata persoalan drainase yang mesti diperbaiki, melainkan juga perlunya kerja sama antara aparat kewilayahan dengan masyarakat.
“Peran aktif masyarakat, kepala desa, dan camat menjadi kunci dalam memecahkan persoalan banjir. Cegah sampah masuk ke saluran air, agar saat musim hujan tak menyumbat,” ucapnya.
Sayangnya, pimpinan komisi DPRD KBB tak bisa melihat kondisi penyumbatan saluran air yang ada di SMK Mahardika. Pasalnya, sekolah sedang libur sehingga tidak bisa memastikan secara langsung kondisi di dalamnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPRD KBB, Nur Djulaeha menjadwalkan akan menemui pihak SMK Mahardika pada Rabu (16/4/2025).
“Kami mengagendakan menemui pihak sekolah pada Rabu ini. Masalahnya saluran air yang dikeluhkan warga menjadi salah satu pemicu banjir berada di areal sekolah,” kata Nur.*
