Alat Deteksi Gempa di KBB Masih Minim, DPRD KBB Sebut Tak Sebanding dengan Luas Wilayah Terdampak

Ilustrasi gempa.(Pixabay).**

SATUMEDIA.ID – Fasilitas deteksi gempa di Kabupaten Bandung Barat (KBB) dinilai masih minim. Sejumlah alat peringatan dini atau Early Warning System (EWS) yang ada merupakan hibah dari lembaga pusat seperti BMKG, BPPT, Kominfo, dan BNPB. Namun jumlahnya tidak sebanding dengan luas wilayah yang rawan terdampak.

“Kita tidak bisa bergantung hanya pada alat. Edukasi adalah benteng pertama keselamatan masyarakat,” kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat, Sandi Supyandi, Selasa (26/8/2025).

Sandi menambahkan, data dari BNPB menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Bandung Barat termasuk dalam zona rawan gempa dan longsor. Dengan topografi perbukitan dan kepadatan penduduk yang terus meningkat, risiko bencana dapat semakin besar.

“Oleh karena itu, mitigasi harus menyentuh hingga tingkat desa, sekolah, bahkan rumah tangga,” ujarnya.

Oleh karena itu, politisi PKB ini
mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memperkuat edukasi mitigasi bencana secara masif kepada masyarakat. Hal ini menyusul peringatan para peneliti terkait ancaman serius gempa bumi dari Sesar Lembang yang membentang sepanjang 29 kilometer di utara Bandung Raya.

Menurut Sandi, masyarakat KBB perlu lebih dipersiapkan menghadapi potensi gempa. Edukasi dan simulasi bencana dianggap lebih krusial ketimbang hanya mengandalkan teknologi peringatan dini. “Masyarakat kita harus tahu bagaimana menyelamatkan diri ketika gempa terjadi, karena peringatan dini saja tidak cukup. Edukasi mitigasi berbasis komunitas harus menjadi prioritas Pemda,” tegasnya.

Peringatan mengenai Sesar Lembang sebelumnya disampaikan oleh Mudrik Rahmawan Daryono, peneliti BRIN, yang menyebutkan potensi gempa dengan magnitudo 6,5–7 dari segmen sesar ini. Menurutnya, dampak terburuk bisa dirasakan di wilayah Bandung Raya dengan intensitas mencapai skala VIII MMI.

Langkah edukasi mitigasi bencana dinilai dapat dilakukan melalui kerja sama lintas sektor, mulai dari BPBD, Dinas Sosial, aparat desa, hingga kelompok masyarakat sipil serta para konten kreator melalui kreativitas mereka di ruang digital. Program seperti simulasi evakuasi di sekolah, pelatihan tanggap darurat di pemukiman padat, serta penyuluhan rutin di desa menjadi strategi yang realistis.

Selain itu, Sandi menilai penting untuk melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menyebarkan pesan mitigasi.

“Budaya kesiapsiagaan hanya bisa terbentuk bila melibatkan semua unsur masyarakat. Dari desa, sekolah, hingga masjid dan gereja harus jadi pusat edukasi bencana,” pungkasnya.*

Pos terkait