SATUMEDIA.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengingatkan pentingnya sanad keilmuan sebagai pijakan dalam berpikir dan mengambil keputusan, termasuk dalam merumuskan kebijakan publik. Pesan itu ia sampaikan saat menghadiri Kajian Tarawih bersama alumni Universitas Indonesia di Masjid Ukhuwah Islamiyah UI, Depok, Senin (23/2/2026).
Di hadapan para jemaah, Nusron menekankan bahwa ilmu tanpa sanad berpotensi menyesatkan. Ia merujuk pandangan Imam Muslim dalam Shahih Muslim yang menegaskan sanad sebagai bagian integral dari ajaran agama.
“Kalau tidak ada sanadnya, orang bisa berbicara seenaknya sendiri. Itu berbahaya,” ujarnya.
Nusron lalu mengaitkan konsep sanad dengan tata kelola pemerintahan. Dalam konteks negara modern, kata dia, “sanad” kebijakan adalah data yang valid, regulasi yang jelas, serta landasan hukum yang kuat. Tanpa itu, keputusan publik rawan menjadi subjektif dan kehilangan legitimasi.
Ia menilai kepemimpinan bukan sekadar soal kemampuan administratif, melainkan juga ujian moral. Dorongan merasa paling benar, kecenderungan manipulatif, hingga kepentingan pribadi bisa memengaruhi arah kebijakan jika tidak dikendalikan.
Sebagai pengingat, Nusron mengutip doa Rasulullah tentang pemimpin yang mempersulit rakyat agar dipersulit hidupnya, dan pemimpin yang memudahkan urusan rakyat agar dimudahkan pula urusannya.
Dalam konteks tugasnya di ATR/BPN, Nusron menegaskan bahwa kebijakan pertanahan harus berpijak pada prinsip keadilan distribusi. Ia mengutip Surah Al-Hasyr ayat 7 tentang pentingnya mencegah perputaran kekayaan hanya di kalangan tertentu.
Menurut dia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, arah kebijakan pertanahan difokuskan pada penataan dan penertiban Hak Guna Usaha (HGU), redistribusi tanah, serta penguatan tata ruang untuk mengurangi ketimpangan struktural.
“Kita ingin sumber daya agraria tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir pihak, tetapi memberi manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat,” kata Nusron.
Ia juga mengutip pandangan ulama klasik bahwa kekuatan sebuah negara bertumpu pada keadilan, bukan sekadar identitas formalnya.
Menutup paparannya, Nusron mengajak alumni dan mahasiswa UI menjadikan kepemimpinan sebagai amanah jangka panjang yang menuntut integritas. Generasi muda, menurutnya, harus mampu memadukan kapasitas profesional dengan etika publik.
“Kebijakan yang baik bukan hanya yang efektif secara teknis, tetapi yang menghadirkan rasa keadilan,” ujarnya.*
