SATUMEDIA.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan komitmennya mendukung percepatan pembangunan infrastruktur energi sebagai bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) di sektor ketahanan energi.
Dukungan tersebut disampaikan Nusron dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Transisi Energi Terbarukan dan Konversi Kendaraan Listrik yang digelar di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Menurut Nusron, Kementerian ATR/BPN akan memperkuat dukungan melalui penyediaan lahan serta pengaturan tata ruang guna mempercepat pembangunan infrastruktur energi nasional.
“Untuk menyukseskan program ini, kami memberikan dukungan melalui pelayanan pertanahan dan tata ruang. Dari sisi pertanahan, kami menyiapkan potensi lahan yang bersumber dari Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang,” ujar Nusron.
Ia menjelaskan, secara nasional potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan ketahanan energi mencapai sekitar 849.000 hektare. Dari jumlah tersebut, wilayah Jawa diperkirakan memiliki potensi sekitar 50.000 hingga 60.000 hektare.
Saat ini, kata Nusron, Kementerian ATR/BPN masih melakukan pemetaan dan identifikasi lebih lanjut terhadap lokasi-lokasi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk proyek energi.
Selain penyediaan lahan, kementeriannya juga akan mempercepat proses perizinan pemanfaatan ruang. Salah satunya melalui penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang menjadi dasar dalam pengurusan berbagai izin lanjutan.
Nusron juga mengusulkan agar pengembangan energi dimasukkan dalam skema Program Strategis Nasional agar proses penyesuaian tata ruang dan penyelesaian aspek pertanahan dapat berjalan lebih cepat.
“Dengan masuk ke dalam PSN, proses penyesuaian pemanfaatan ruang maupun penyelesaian aspek pertanahan bisa dipercepat dan lebih terkoordinasi,” katanya.
Dalam rapat yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan target kapasitas hingga 100 gigawatt.
Menurut Bahlil, percepatan pengembangan energi baru terbarukan menjadi langkah penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak.
“Energi merupakan salah satu faktor penting dalam geopolitik dan geoekonomi global. Karena itu, Bapak Presiden meminta kita mempercepat pemanfaatan potensi energi yang kita miliki agar Indonesia semakin mandiri,” ujar Bahlil.
Rapat tersebut juga dihadiri sejumlah menteri dan pimpinan lembaga Kabinet Merah Putih. Turut mendampingi Nusron dalam pertemuan itu, Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana.*
