SATUMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat menyiapkan anggaran besar untuk menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2027. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KBB memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai Rp28 miliar guna mendukung pelaksanaan pesta demokrasi di 112 desa.
Besarnya kebutuhan anggaran tersebut seiring dengan jumlah pemilih yang diproyeksikan mencapai lebih dari 900.000 orang. Dana itu akan dialokasikan untuk seluruh tahapan Pilkades, mulai dari persiapan hingga pelantikan kepala desa terpilih.
Kepala DPMD KBB, Dudi Supriadi, mengatakan pengajuan anggaran tersebut telah disampaikan dan saat ini masih dalam proses pembahasan.
“Anggaran yang kami rencanakan sekitar Rp28 miliar untuk 112 desa. Ini sudah kami ajukan,” ujar Dudi saat dihubungi, Rabu (22/4/2026).
Menurut dia, anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk kebutuhan teknis pemungutan suara, tetapi juga mencakup sosialisasi, pembentukan panitia, pengamanan, hingga logistik pemilihan.
Selain itu, sebagian anggaran juga diproyeksikan untuk mendukung rencana penerapan sistem e-voting yang tengah dikaji. Namun, implementasi teknologi tersebut akan disesuaikan dengan kesiapan tiap wilayah.
“Kalau untuk e-voting, tidak akan langsung di semua desa. Kita lihat kesiapan sarana dan masyarakatnya, jadi kemungkinan bertahap,” katanya.
Dudi menambahkan, kebutuhan anggaran yang cukup besar ini juga mempertimbangkan potensi peningkatan partisipasi masyarakat. Dengan jumlah pemilih yang mendekati satu juta orang, pelaksanaan Pilkades dipastikan membutuhkan dukungan logistik dan pengamanan yang optimal.
Di sisi lain, DPMD juga tengah menyusun regulasi baru berupa Peraturan Bupati (Perbup) sebagai dasar hukum pelaksanaan Pilkades berbasis teknologi. Hal ini dinilai penting agar penggunaan anggaran, termasuk untuk e-voting, memiliki payung hukum yang jelas.
“Perbup baru sedang disusun karena ada penyesuaian dengan sistem digital. Aturan lama masih berbasis manual,” ucapnya.
Meski anggaran telah diajukan, Dudi memastikan efisiensi tetap menjadi perhatian pemerintah daerah, terlebih di tengah dinamika pengelolaan dana desa yang mengalami penyesuaian.
Ia berharap besarnya anggaran tersebut sebanding dengan kualitas penyelenggaraan Pilkades serta mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin di tingkat desa.
Adapun pelaksanaan Pilkades serentak di KBB diproyeksikan mencapai puncaknya pada November 2027, dengan pelantikan kepala desa terpilih dijadwalkan berlangsung pada Desember 2027.*
