SATUMEDIA.ID – Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara terus diperkuat oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui penerapan sistem transaksi nontunai berbasis digital.
Dalam kegiatan Apresiasi Pengelolaan Cashless dan Optimalisasi Pendapatan Negara melalui PNBP yang digelar Rabu (29/4/2026), Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa selama tiga tahun terakhir pengelolaan kas kementerian telah beralih menggunakan Cash Management System (CMS).
“Ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan negara, dengan transaksi digital real time yang mampu meminimalkan praktik korupsi serta mempermudah pengawasan oleh pimpinan dan auditor secara akuntabel dan berintegritas,” ujar Dalu dalam sambutannya di Aula Prona ATR/BPN, Jakarta.
CMS merupakan sistem perbankan yang memungkinkan pengelolaan keuangan secara terintegrasi, mulai dari informasi saldo, transfer antarrekening, hingga pembayaran penerimaan negara dan utilitas secara daring dan waktu nyata. Penerapannya mengacu pada regulasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183 Tahun 2019 tentang pengelolaan rekening pengeluaran kementerian/lembaga.
Menurut Dalu, aturan tersebut mendorong bendahara satuan kerja untuk beralih ke sistem pembayaran nontunai guna menekan potensi penyimpangan dalam pengelolaan kas negara.
Ia menyebut, implementasi CMS di lingkungan ATR/BPN menunjukkan tren peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Bahkan, pada 2025, ATR/BPN berhasil meraih peringkat pertama kategori penggunaan CMS kementerian/lembaga dengan jumlah virtual account lebih dari 500 rekening.
“Target kami pada 2026, penggunaan CMS bisa semakin optimal dan merata di seluruh satuan kerja,” katanya.
Selain mendorong digitalisasi transaksi, kegiatan ini juga menjadi ajang apresiasi bagi satuan kerja ATR/BPN yang mencatat kinerja terbaik dalam penggunaan CMS dan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Penghargaan diberikan kepada satker tingkat pusat, kantor wilayah, hingga kantor pertanahan kabupaten/kota dengan berbagai kategori, seperti persentase penggunaan CMS tertinggi di sejumlah bank mitra—antara lain Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia—serta capaian target PNBP terbaik berdasarkan skala besar, sedang, dan kecil.
Sementara itu, Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) ATR/BPN, Kartika Sari, menekankan bahwa optimalisasi CMS menjadi bagian penting dari strategi implementasi transaksi non tunai secara menyeluruh.
“Kegiatan ini juga ditujukan untuk memitigasi potensi temuan berulang dari BPK, sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pembayaran nontunai dalam pengelolaan APBN dan PNBP,” ujarnya.
Kegiatan ini dihadiri pejabat pimpinan tinggi pratama ATR/BPN, kepala kantor wilayah BPN provinsi, serta perwakilan kantor pertanahan kabupaten/kota penerima penghargaan, bersama sejumlah mitra perbankan.*
