SATUMEDIA.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak keluarga pejabat menjadi bagian dari upaya pencegahan korupsi melalui program Keluarga Berintegritas. Program tersebut bertujuan menanamkan nilai-nilai integritas di lingkungan keluarga sebagai benteng pertama untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.
Wakil Ketua KPK RI Ibnu Basuki Widodo mengatakan, pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui penindakan hukum. Menurut dia, keluarga memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan menjaga integritas seorang pejabat.
“Kami ingin membangun kesadaran bahwa keluarga merupakan benteng pertama pencegahan korupsi. Dukungan pasangan untuk menjalani hidup sederhana sangat menentukan agar pejabat tidak tergoda menyalahgunakan kewenangannya,” kata Ibnu di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Jumat (24/7/2026).
Ia menilai, tekanan untuk memenuhi gaya hidup yang berlebihan kerap menjadi salah satu faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Karena itu, menurut dia, pasangan diharapkan dapat menjadi pengingat agar penghasilan yang diperoleh digunakan sesuai kemampuan.
“Integritas tidak hanya diuji di kantor, tetapi juga di rumah. Ketika keluarga memahami batas kemampuan ekonomi, risiko terjadinya korupsi dapat ditekan,” ujarnya.
Ibnu menambahkan, pembangunan budaya antikorupsi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat, tokoh agama, dan dunia pendidikan. Dengan begitu, nilai integritas dapat tumbuh sebagai budaya bersama, bukan sekadar kewajiban aparatur negara.
“Kami berharap semangat antikorupsi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sehingga masyarakat semakin menghargai keberhasilan yang diraih secara jujur,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendukung pelaksanaan program tersebut dengan mengikutsertakan pejabat pimpinan tinggi pratama beserta pasangan masing-masing.
Menurut Erwan, keluarga memiliki pengaruh besar terhadap sikap dan keputusan seorang pejabat, termasuk dalam menghadapi godaan penyalahgunaan jabatan.
“Kami ingin para pasangan pejabat memahami bahwa dukungan mereka sangat penting untuk menjaga integritas. Jangan sampai tuntutan gaya hidup justru menjadi beban yang mendorong seseorang melakukan pelanggaran,” kata Erwan.
Ia berharap keluarga dapat menjadi tempat saling mengingatkan sehingga para pejabat mampu menjalankan amanah dengan baik hingga akhir masa jabatan.
“Kalau keluarga menjadi penguat, saya yakin para pejabat akan lebih mudah mempertahankan integritas dan meninggalkan rekam jejak yang baik saat menyelesaikan tugasnya,” ujar Erwan.*
