SATUMEDIA.ID – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) Nur Djulaeha mengaku kaget setelah mendapat informasi mengenai kondisi SMP Negeri 2 Ngamprah yang disebut mengalami kerusakan dan kekurangan sarana prasarana.
Rasa kaget Nur bukan tanpa alasan. SMPN 2 Ngamprah selama ini dikenal sebagai salah satu sekolah favorit di Bandung Barat. Bahkan, pada tahun 2021 berhasil meraih predikat sebagai sekolah Adiwiyata tingkat Nasional.
Nur bahkan mengaku pernah mengunjungi sekolah tersebut dan melihat langsung kondisi lingkungan sekolah yang dinilainya baik, bersih, serta pernah mendapatkan penghargaan.
“Terus terang saya kaget mendapat informasi itu. Karena SMPN 2 Ngamprah ini salah satu sekolah favorit. Saya pernah ke sana dan kondisinya bagus, bersih, bahkan pernah mendapat penghargaan,” kata Nur, Jumat (21/8/2026).
Karena itu, Komisi IV DPRD KBB berencana melakukan pengecekan langsung untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.
Menurut Nur, DPRD memiliki fungsi pengawasan sehingga informasi mengenai kondisi sekolah perlu diverifikasi sebelum diambil langkah lebih lanjut.
“Kami akan cek ke lapangan. Kami ingin memastikan seperti apa yang terjadi saat ini,” ujarnya.
Nur mengatakan, informasi yang diterima Komisi IV tidak hanya berkaitan dengan kerusakan bangunan sekolah. DPRD juga menerima laporan mengenai kondisi MCK yang dinilai tidak layak serta ramainya informasi dugaan persoalan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Persoalan tersebut, kata dia, perlu ditelusuri secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.
Untuk dugaan penyalahgunaan dana BOS, pemeriksaan akan dilakukan Inspektorat KBB. DPRD juga ingin memastikan penggunaan dana BOS, termasuk alokasi anggaran untuk pemeliharaan sekolah.
“Kalau memang ada penggunaan dana BOS yang tidak sesuai, termasuk kalau benar sampai ada iuran, itu harus diperiksa Inspektorat,” tegasnya.
Menurut Nur, persoalan sarana sanitasi juga menjadi perhatian karena keterbatasan MCK masih ditemukan di sejumlah sekolah di KBB, tidak hanya di SMP Negeri 2 Ngamprah.
Ia mencontohkan, pernah menemukan sekolah dengan sekitar 600 siswa tetapi hanya memiliki empat MCK.
“Ini memang menjadi persoalan. Ada kendala lahan untuk menambah MCK, tetapi tetap harus dicarikan solusinya,” ujar Nur.
Ia menambahkan, pihaknya mendorong penambahan anggaran untuk perbaikan sarana fisik sekolah pada tahun anggaran 2027.
“Sekarang masih dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2027. Kita akan dorong untuk memperbesar anggaran perbaikan sarana dan prasarana pendidikan,” kata politisi PKS ini.
Oleh karena itu, Nur meminta Dinas Pendidikan KBB lebih serius mengoptimalkan anggaran untuk memperbaiki bangunan sekolah yang mengalami kerusakan.
Ia tidak ingin kerusakan ringan dibiarkan hingga berkembang menjadi kerusakan sedang dan akhirnya membutuhkan biaya rehabilitasi lebih besar.
“Jangan sampai kerusakan ringan tidak segera ditangani, kemudian menjadi rusak sedang bahkan berat. Ini harus menjadi perhatian,” katanya.
Nur juga menegaskan keselamatan siswa dan guru harus menjadi prioritas. Ia bahkan tidak ingin kembali mendengar adanya bangunan sekolah yang roboh.
“Saya tidak mau mendengar ada bangunan sekolah yang rubuh. Ini harus menjadi perhatian,” ujarnya.
Nur memastikan Komisi IV akan terus mengawasi penanganan persoalan di SMPN 2 Ngamprah, termasuk perbaikan sarana dan prasarana sekolah.
“Bagaimanapun sekolah harus menjadi rumah kedua bagi siswa. Karena itu, sekolah harus dibuat aman dan nyaman,” katanya.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan KBB memprioritaskan rehabilitasi tiga ruang kelas di SMPN 2 Ngamprah.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan KBB Edy Syafrudin mengatakan, rehabilitasi dilakukan setelah pihaknya kembali memonitor kondisi sarana dan prasarana sekolah atas arahan Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail.
“Atas arahan Bupati, kami diminta memprioritaskan rehabilitasi tiga ruang kelas di SMPN 2 Ngamprah. Ini yang akan kami dorong untuk segera ditangani,” kata Edy saat meninjau SMPN 2 Ngamprah, Rabu (19/8/2026).
Edy mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan skema anggaran rehabilitasi. Salah satu opsi yang dikaji adalah menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT).
Namun, penggunaan BTT masih harus mendapatkan persetujuan pimpinan.*
