SATUMEDIA.ID – Permasalahan hukum yang menjerat dua Bupati Bandung Barat dan seorang Penjabat (Pj) Bupati mengundang keprihatinan masyarakat. Menimbulkan tanda tanya besar di sejumlah kalangan, mengapa tiga kepala daerah bisa sampai berurusan dengan aparat penegak hukum (APH).
“Fenomena Bupati Bandung Barat yang selalu bersentuhan dengan APH, tentu harus kita pangkas tuntas dengan kemufakatan memberikan tampuk pemerintahan kepada orang Bandung Barat. Baik yang memiliki pengalaman di birokrasi serta kokoh mental spiritualnya,” tutur salah satu tokoh pendiri KBB, Asep Suhardi, Kamis (1/8/2024).
Menurutnya, momen Pilkada 2024 ini jangan kemudian menjadikan orang KBB tidak bernyali. Kalah oleh sikap eksklusif elit politik dengan memberikan tampuk kepemimpinan kepada mereka yang tidak paham dan terlahir dari lemah cai KBB.
“Kita harus bangga selaku orang KBB selalu mendapat peluang memperbaiki diri menyelesaikan persoalan secara mandiri,
Ia mengajukan menyatukan perasaan, pikiran, dan langkah sebesar apapun. Tantangan ini yakini bahwa putra putra KBB atas dasar kebersamaan sanggup menahkodai pemerintahan hasil Pilkada Serentak 2024.
Asep juga menyoroti penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap integritas birokrasi dalam upaya pencegahan korupsi di Bandung Barat. Dimana pada 2023 KBB menduduki ranking terakhir atau peringkat 27 di Jawa Barat.
“Saya melihatnya sangat objektif dan benar adanya penilaian KPK tersebut. Karena
memang tidak tampak upaya nyata dari pimpinan birokrasi di KBB dari masa ke masa untuk patuh pada ketentuan dalam menjalankan roda pemerintahan,” tuturnya.
Bshkan, lanjut Asep, cenderung semua kebijakan diarahkan memenuhi hasrat kelompok yang manipulatif didukukung oleh beberapa oknum yang menjadi penyelenggara birokrasi.
“Sehingga KPK perlu hadir dalam upaya pencegahan korupsi di KBB sejak persiapan tahapan Pilkada 2024. Sebab di sana awal mula terjadi komunikasi kesepakatan para pihak untuk merekayasa kebijakan ke depan untuk di korupsi secara berjamaah,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, KPK kembali datang ke Pemkab Bandung Barat. Lembaga antirasuah itu datang secara rombongan. Kali ini, KPK bukan ke Pemkab Bandung Barat bukan untuk melakukan penyelidikan atas sebuah kasus, melainkan untuk memberikan edukasi pencegahan korupsi.
Kehadiran KPK ke Pemkab Bandung Barat merupakan lanjutan dari program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi dalam rangka Sosialisasi Bus KPK Tahun 2024.
“Roadshow Bus KPK ini, untuk mengedukasi dan lebih mengenalkan serta menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada masyarakat, terutama menjelang helaran Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan beberapa bulan ke depan dengan lebih gencar mengkampanyekan,” kata Pj Bupati Bandung Barat Ade Zakir.*
