SATUMEDIA.ID – Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau open bidding di Pemkab Bandung Barat mendapat sorotan dari Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Ketua Komisi I DPRD KBB, Sandi Supyandi mempertanyakan proses seleksi terbuka yang terkesan tertutup kepada DPRD. Baiknya, walaupun open bidding menjadi kewenangan penuh Pemkab Bandung Barat alangkah lebih baiknya ada informasi ke dewan.
“Komisi 1 DPRD KBB selayaknya diberi tahu terkait adanya open bidding eselon 2 ini, seharusnya Pemkab Bandung Barat menginformasikan terlebih dahulu kepada kami sebagai lembaga resmi (khusunya komisi 1) supaya tidak salah informasi,” kata Sandi dalam pernyataan tertulis, Jumat (13/12/2024).
Sandi pun mempermasalahkan jika Pemkab Bandung Barat dan panitia seleksi terkesan tertutup dan tidak memberikan informasi yang jelas kepada DPRD khususnya komisi 1 yang membidangi pemerintahan umum dan kepegawaian terkait rekomendasi dari Kemendagri dan pola penganggaran yang akan direalisasikan.
“kami akan memanggil secara resmi Pj Bupati Bandung Barat sebagai kepala daerah dan Pansel Terbuka JPTP untuk rapat dengar pendapat. Kami akan mempertanyakan rekomendasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku , serta pola penganggaran yang direalisasikan, jangan muncul masalah lagi kedepannya dengan proses Seleksi yang terkesan tergesa-gesa ini,” tandasnya
Anggota DPRD dari Fraksi Partai kebangkitan Bangsa (F-PKB) inipun ingin menjaga stabilitas politik dan pemerintahan pasca pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang telah ditetapkan oleh KPU KBB.
“Kalau ini kesannya terburu-buru, pasca pilkada langsung dilaksanakan seleksi terbuka dan sama sekali tanpa pemberitahuan kepada DPRD KBB. Jangan sampai nanti muncul masalah, barulah kami tahu. Sementara prosesnya, kami sama sekali tidak diberitahu,” tukasnya.*
