SATUMEDIA.ID – Pemerintah bersiap merevisi Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek–Punjur sebagai langkah konkret memperkuat mitigasi banjir dan longsor, khususnya di Wilayah Sungai Ciliwung.
Rencana tersebut ditegaskan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan dalam Rapat Tingkat Menteri yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jumat (9/1/2026).
Menurut Ossy, revisi aturan tata ruang sudah mendesak dilakukan karena Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) Jabodetabek–Punjur telah memasuki masa evaluasi lima tahunan.
“Kami ingin menegaskan kebutuhan untuk melakukan revisi. Yang kami sarankan adalah revisi RTR KSN Jabodetabek–Punjur karena memang sudah waktunya dilakukan peninjauan kembali,” ujar Ossy.
Ia menilai revisi tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah dalam penataan ruang kawasan strategis nasional. Dengan demikian, kebijakan tata ruang di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat saling terhubung dan sejalan.
“RTRW Provinsi Jawa Barat, RTRW Provinsi DKI Jakarta, hingga RTRW Kabupaten Bogor bisa merujuk pada RTR KSN Jabodetabek–Punjur yang dibahas secara holistik. Ini penting agar upaya pencegahan banjir dan longsor dapat dilakukan maksimal, baik di wilayah hulu maupun kawasan tengah,” kata Ossy.
Lebih lanjut, Ossy menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung mitigasi bencana yang kini semakin nyata ancamannya. Ia mengingatkan, tanpa penanganan terpadu lintas sektor, risiko bencana akan meningkat seiring tingginya curah hujan.
“Kami terus memberikan dukungan terhadap mitigasi bencana. Jika tidak dilakukan secara terpadu dan bersatu, kita khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyambut baik kesiapan Kementerian ATR/BPN untuk merevisi kebijakan tata ruang. Ia menekankan pentingnya merumuskan langkah-langkah konkret dari setiap pihak terkait.
“Baik sekali kesiapan revisi tata ruangnya. Namun yang tak kalah penting, kita perlu memetakan aksi konkret dari masing-masing pihak, siapa melakukan apa, agar pembahasan dan pelaksanaannya lebih fokus,” kata Pratikno.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Bupati Bogor Rudy Susmanto, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait. Hadir pula jajaran Kementerian ATR/BPN, di antaranya Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang Wartomo, serta Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta Erry Juliani Pasoreh.
Pertemuan ini membahas pemulihan lahan sekaligus antisipasi banjir dan longsor di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung yang selama ini menjadi salah satu wilayah paling rawan bencana di Jabodetabek.*
