SATUMEDIA.ID – Ratusan kendaraan bermotor yang terparkir di komplek perkantoran Pemkab Bandung Barat terjaring “Panah Pasopati” yang
merupakan akronim dari Penelusuran Penunggak Pajak, Sopan, Akurat, dan Simpati.
Diketahuinya kendaraan-kendaraan tersebut menunggak pajak setelah dipindai nomor polisinya dengan aplikasi Panah Pasopati.
Pantauan di lokasi menunjukkan sejumlah sepeda motor dan mobil yang terparkir di area Pemkab KBB diberi tanda berupa secarik kertas bertali yang digantung di kendaraan. Surat itu berisi pemberitahuan bahwa kendaraan bersangkutan tercatat menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Dalam surat tersebut tertulis imbauan agar pemilik kendaraan segera melunasi pajak melalui aplikasi Sapawarga atau datang langsung ke kantor Samsat terdekat. Surat juga dilengkapi barcode, nomor layanan pengaduan, serta slogan “Pajak Kendaraan Lunas, Pembangunan Jalan Meluas”.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda KBB, Rini Sartika, membenarkan adanya kegiatan tersebut. Ia mengatakan, petugas Samsat melakukan pengecekan langsung menggunakan alat pemindai khusus untuk memastikan data kendaraan yang menunggak pajak.
“Total ada 334 kendaraan yang diberikan surat peringatan karena terdata belum membayar pajak. Mayoritas merupakan kendaraan roda dua,” kata Rini di Ngamprah, Rabu (14/1/2026).
Selain penunggak pajak, petugas juga menemukan sejumlah kendaraan dengan pelat nomor yang tidak terdaftar dalam basis data Samsat. Menurut Rini, penggunaan alat pemindai memastikan kegiatan berjalan tepat sasaran.
“Dengan sistem scan, data langsung terbaca. Jadi kecil kemungkinan salah sasaran,” ujarnya.
Langkah ini dilakukan untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak serta memperkuat upaya optimalisasi pendapatan daerah
Rini menyebutkan, kegiatan serupa akan dilakukan secara rutin dengan jadwal yang dirahasiakan. Langkah ini dinilai efektif sebagai upaya pembinaan sekaligus memberikan efek kejut kepada pemilik kendaraan.
“Kami mendukung penuh karena ini bagian dari shock therapy. Hasilnya cukup efektif,” kata dia.
Ia menjelaskan, pajak kendaraan yang dihimpun melalui skema bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan daerah, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, pembangunan fasilitas umum, hingga mendukung operasional pemerintahan.
“Tanpa pendapatan pajak, pembangunan tentu akan sulit direalisasikan. Setiap rupiah dari pajak kendaraan berdampak langsung pada kualitas layanan masyarakat,” ucap Rini.
Meski kewenangan utama pengelolaan PKB berada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bapenda KBB, lanjut Rini, tetap berperan aktif membantu pendataan dan penagihan. Ke depan, pembinaan akan dilakukan secara bertahap melalui pendekatan administratif dan persuasif.
Bapenda KBB juga mengimbau pemilik kendaraan, khususnya di lingkungan pemerintahan, untuk rutin mengecek status pajak kendaraan dan tidak menunggu hingga mendapat teguran.
Berdasarkan data Bapenda KBB, realisasi opsen PKB pada 2025 baru mencapai 86,83 persen atau sekitar Rp162,24 miliar dari target Rp190,08 miliar. Meski belum tercapai, target tahun 2026 justru dinaikkan sekitar Rp21 miliar.
Salah seorang warga, Agus AH, mengaku terkejut ketika mendapati sepeda motornya dikalungi surat peringatan. Ia sempat menyangkal menunggak pajak, namun setelah dicek, ternyata pajaknya memang belum dibayarkan.
“Awalnya kaget, tapi menurut saya ini terobosan yang bagus. Suratnya langsung kelihatan, jadi benar-benar mengingatkan karena memang sempat lupa,” ujar Agus.*
