SATUMEDIA.ID – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan mengapresiasi kinerja Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bandung yang dinilai mampu mengelola volume layanan pertanahan yang besar tanpa menimbulkan penumpukan berkas berlebihan.
Menurut Ossy, capaian tersebut tidak lepas dari kepemimpinan yang solid serta kerja keras seluruh jajaran Kantah Kabupaten Bandung. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan ke depan justru akan semakin berat seiring meningkatnya permohonan layanan pertanahan.
“Di tahun 2026 berkas akan bertambah lagi. Pengurusan administrasi tidak akan berkurang, justru terus meningkat. Karena itu, manajemen pengurusan berkas harus mulai dibangun dengan pola yang paling efektif dan efisien,” ujar Ossy saat memberikan pengarahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, Sabtu (24/1/2026).
Ia menekankan pentingnya kerja sama, inovasi, serta perbaikan proses bisnis untuk menghadirkan layanan pertanahan yang murah, cepat, namun tetap prudent atau penuh kehati-hatian. Menurut Ossy, dua harapan utama masyarakat—biaya terjangkau dan penyelesaian cepat—harus mampu diterjemahkan menjadi sistem pelayanan yang konkret.
“Masyarakat ingin berkasnya cepat selesai, tapi tidak mahal. Ini tantangan kita bersama, bagaimana menghadirkan pelayanan yang cepat, tidak mahal, tetapi tetap prudent,” kata Ossy yang didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar.
Dalam arahannya, Ossy juga menyoroti perlunya transformasi layanan pertanahan melalui penyederhanaan proses bisnis yang relevan dengan kondisi saat ini. Ia menilai masih banyak prosedur pertanahan yang berbasis regulasi lama sehingga perlu disesuaikan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Peran Kantor Pertanahan, menurut Ossy, menjadi sangat strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat dan memahami persoalan di lapangan. Oleh karena itu, masukan dari Kantah daerah dinilai penting sebagai bahan perbaikan kebijakan di tingkat pusat.
“Orang Kantor Pertanahan yang tahu langsung sumber masalahnya ada di mana. Di sinilah masukan dari Kantah sangat dibutuhkan oleh Kantor Pusat,” ujarnya di hadapan pejabat administrator Kanwil BPN Jawa Barat dan jajaran Kantah Kabupaten Bandung.
Lebih lanjut, Ossy menyebut Kabupaten Bandung berpotensi menjadi contoh atau laboratorium pelayanan pertanahan nasional. Ia menilai keberhasilan mengelola layanan dalam jumlah besar dengan hasil relatif baik perlu dikaji lebih dalam untuk direplikasi di daerah lain.
“Kenapa Kabupaten Bandung bisa lebih sukses? Apakah karena masyarakatnya lebih teredukasi, datang ke loket sudah tahu persyaratan berkasnya. Ini yang harus kita gali dan pelajari,” tuturnya.
Menutup arahannya, Ossy mengajak seluruh jajaran ATR/BPN untuk membangun komunikasi yang sehat antara pimpinan dan pegawai serta menjaga semangat kolektif demi meningkatkan citra institusi di mata publik.
“Kalau spirit kita untuk nama baik BPN, kita juga tidak ingin BPN selalu menjadi bahan kritik masyarakat. Mari kita angkat institusi ini ke arah yang lebih baik dan mendapatkan citra positif,” pungkasnya.
Usai memberikan pengarahan, Wamen Ossy meninjau sejumlah fasilitas layanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. Ia juga menyerahkan sertipikat kepada masyarakat yang hadir untuk mengambil produk layanan pertanahan.*
