SATUMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat menggencarkan operasi gabungan pemeriksaan kendaraan bermotor untuk menekan angka penunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Langkah ini dilakukan menyusul masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan di wilayah tersebut.
Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Dayli Setiaji, mengungkapkan potensi penerimaan pajak kendaraan di KBB tergolong besar. Tahun 2026, potensi penerimaan PKB dipatok mencapai sekitar Rp200 miliar, sementara target opsen PKB sebesar Rp185 miliar.
“Jumlah kendaraan setiap tahun terus bertambah, sehingga potensi pajaknya juga otomatis meningkat,” ujar Dayli saat operasi gabungan pemeriksaan kendaraan bermotor di gerbang pintu Tol Padalarang, KBB, Jumat (8/5/2026).
Namun demikian, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan masih menjadi pekerjaan rumah. Saat ini, tingkat kepatuhan wajib pajak di KBB baru mencapai sekitar 67 persen. Artinya, masih ada sekitar 30 persen lebih pemilik kendaraan yang belum menunaikan kewajibannya.
Menurut Dayli, operasi gabungan yang dilakukan bukan semata-mata untuk menindak masyarakat penunggak pajak. Namun lebih mengedepankan pendekatan edukatif agar masyarakat semakin sadar pentingnya membayar pajak tepat waktu.
“Banyak yang langsung bayar pajak di tempat. Tapi ada yang belum siap membayar, maka kami berikan edukasi dan surat pernyataan agar segera melakukan pembayaran,” katanya.
Ia menegaskan, tujuan utama kegiatan tersebut ialah meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sekaligus mendongkrak pendapatan daerah dari sektor PKB dan opsen.
Senada dengan itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) KBB, Rini Sartika, mengatakan operasi gabungan atau opsgab dilakukan sebagai salah satu strategi mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan.
“Tujuan operasi ini untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengurangi jumlah penunggak, dan mengejar target realisasi opsen PKB,” ujar Rini.
Ia menjelaskan, operasi kali ini dilakukan di kawasan pintu tol, dengan menyasar kendaraan roda empat maupun kendaraan lain yang terindikasi menunggak pajak.
“Pelaksanaan operasi dimulai dari tanggal 6 Mei sampai 8 Mei 2026. Alhamdulillah hasil operasi hari pertama terhimpun
Rp 29.903.800, hari kedua Rp 97.676.400, dan Jumat ini mencapai Rp. 72.901.400,” ungkap Rini.
Menurut Rini, banyak masyarakat yang sebenarnya memiliki niat membayar pajak, namun terlambat atau lupa. Dengan adanya operasi di lapangan, masyarakat diharapkan dapat langsung melakukan pembayaran setelah terjaring pemeriksaan.
“Kami berharap masyarakat semakin sadar pentingnya membayar PKB dan BBNKB tepat waktu. Dengan begitu target PAD bisa tercapai,” katanya.
Selain mendukung peningkatan pendapatan daerah, operasi gabungan tersebut juga melibatkan sejumlah instansi seperti Jasa Raharja, kepolisian, TNI serta unsur terkait lainnya. Operasi juga diharapkan berdampak pada peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Sementara itu, Kanit Gar Dirlantas Polda Jabar AKP Bayu Damara menegaskan pihak kepolisian dalam operasi tersebut tetap mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat.
Menurutnya, penindakan tegas hanya dilakukan terhadap kendaraan yang memiliki pelanggaran fatal dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.
“Kalau pelanggarannya membahayakan tentu akan kami tindak. Tetapi secara umum kami tetap mengedepankan edukasi dan kesadaran masyarakat,” ujar Bayu.*
